Evaluation of the Implementation of Article 23 Income Tax at PT. Taspen (Persero) Manado Branch Office
DOI:
https://doi.org/10.38142/jogta.v1i3.527Keywords:
Article 23, Calculation, Withholding, Deposit, ReportingAbstract
Income tax is important for the state because it is one of the largest revenues in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Income tax article 23 is imposed on income derived from capital, service delivery, or gifts and awards, other than those that have been deducted with Article 21 income tax. Almost every company carries out rental activities from other parties for certain things that are needed to support its operational activities. and the service rental is the object of article 23 income tax. This study aims to determine the suitability between the application of calculation, deduction, deposit, and reporting of income tax article 23 at PT Taspen (Persero) Manado Branch Office with the applicable tax provisions. The type of research used is descriptive qualitative research with the aim of describing in writing the data obtained from interviews and documentation. The results obtained indicate that PT Taspen (Persero) Manado Branch Office has carried out tax obligations in terms of calculating, withholding, depositing and reporting income tax article 23 in accordance with applicable tax provisions.
References
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. APBN KITA KINERJA DAN FAKTA; edisi Januari 2022.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. 10 Agustus 2020. Jakarta.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26. 31 Maret 2017. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 27 Juli 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. 24 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). 26 Januari 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Alann Sterry KAPARANG, Treesje RUNTU, Priscillia WEKU
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.